Tantangan Berat Penyelenggara Ad Hoc

Gala Lisan--Pemecatan delapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Makassar disorot. Kasus ini dinilai menjadi bukti adanya yang  salah dalam rekrutmen.

Analis politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, A Luhur Prianto  mengatakan penyelangara ad-hoc memiliki tantangan yang berat. Sebab mereka bersentuhan langsung dengan kompleksitas teknis penyelenggaraan.

Di sisi lain, kesempatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat terbatas. "Rekrutmen pun sebenarnya tidak semua berjalan ideal. Di beberapa tempat, persediaan SDM tidak cukup kompetitif sehingga harus memperpanjang masa pendaftaran," ujar Luhur.

Belum lagi kata dia, bicara integritas. Namun, integritas penyelenggara teknis masih bisa dijaga secara sistem dan keteladanan.

By system, sistem integritas internal di KPU harus bisa menghindarkan PPK dan PPS ini punya kewenangan yang luas. Tidak memberi ruang abu-abu (grey area) untuk mengambil tindakan.

Mereka betul-betul hanya mengeksekusi teknis penyelenggaraan. Sementara keteladanan dari unsur pimpinan dan kesekretariatan mesti diperlihatkan.

"Tidak memberi arahan dan tindakan yang melampaui batas-batas integritas," katanya.

Analis politik Unhas, A Ali Armunanto mengatakan kasus ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem rekrutmen. Kemudian adanya masalah komitmen terhadap integritas yangn selalu ditekankan bagi penyelenggara pemilu.

Disisi lain Ali memgapresiasi pemecatan yang dilakukan oleh KPU Makassar. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa KPU Makassar masih menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan Pemilu di Makassar.

Sementara itu, analis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Attock Suharto menyayangkan adanya pemecatan itu. Menurutnya, ini jelas menjadi catatan buruk bagi para penyelenggara karena tidak teliti atau tidak selektif memilih penyelenggara.

Dia juga menilai kurangnya waktu KPU untuk men-tracking setiap calon anggota PPS yang akan dipilih. "Melihat dari seluruh aspek kehidupannya, termasuk pergaulannya sehingga bisa dipersepsikan seseorang tersebut bisa atau tidak bisa bekerja secara profesional," ujar Attock. ***