Peningkatan SDM Penting! Bawaslu Sulsel Tekankan Upgrading Wujudkan Visi Pengawal Pemilu Terpercaya

GALALISAN.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng gelar rapat pengendalian internal di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada Sabtu (2/9/2023).

Pimpinan Bawaslu Sulsel Divisi SDMO, Samsuar Saleh menuturkan bahwa Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu dalam hal pengawasan, harus terus memacu peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

"Kita harus memiliki sumber daya manusia yang baik khususnya personil internal penyelenggara, baik di internal sekretariat dan juga penyelenggara adhoc," kata Samsuar Saleh dalam sambutannya.

Baca Juga: Brimob Yon C bersama PDAM dan Dinas Sosial Bone Salurkan Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan

“Oleh karenanya, kapasitas kita terutama tentang pemahaman terhadap tugas dan kewajiban kita sebagai Pengawas Pemilu, harus selalu diupgrade guna mewujudkan visi Bawaslu sebagai Lembaga yang terpercaya," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bahtiar Baetal menyampaikan perihal tugas penyelenggara adalah menjaga hak-hak rakyat.

“Maka tugas kita adalah memastikan aturan-aturan tersebut benar-benar ditegakkan. Partai politik boleh merebut hati rakyat tapi dengan cara yang santun dan tidak mereduksi hak orang lain agar kedaulatan rakyat tetap terjaga sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang bahwasanya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara ini," kata Bahtiar.

Baca Juga: Rektor Universitas Papua Terima Penghargaan Nasional Tokoh Pendorong Kemajuan Pendidikan Indonesia

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS dan HUMAS Bawaslu Bantaeng Nur Wahni menuturkan bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024, tidak menutup kemungkinan akan bermunculan berbagai macam persoalan.

Sehingga pengawas pemilu harus cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun peserta pemilu.

“Oleh karena itu, diperlukan kekompakan yang baik dari semua pihak sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh demi mengoptimalkan penanganan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Wahni. []